AMBON,Malukubisa.bet-Upaya Pemerintah Kota Ambon bersama masyarakat dalam mencegah dan menekan angka stunting mendapat apresiasi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
Apresiasi tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng., saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Ambon, Rabu (2/9/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan melihat secara langsung pelaksanaan program Gerakan Orang Tua Asuh Pencegahan Stunting (GENTING) sekaligus memastikan program nasional tersebut berjalan hingga ke tingkat desa dan keluarga sasaran.
Bonivasius bersama rombongan turun langsung ke Desa Passo dan Desa Nania, Kecamatan Baguala, untuk melihat kondisi anak-anak yang mengalami maupun berisiko stunting. Dalam kunjungan itu, bantuan juga disalurkan kepada sejumlah keluarga yang memiliki anak berisiko stunting.
Kunjungan tersebut turut didampingi Ketua TP-PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena, jajaran pengurus TP-PKK, Kepala BKKBN Provinsi Maluku, Kepala DPPKB Kota Ambon, Camat Baguala, serta sejumlah pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Menurut Bonivasius, kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan program GENTING tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami punya program nasional yang namanya Gerakan Orang Tua Asuh Pencegahan Stunting. Kami ingin melihat dari pusat apakah program ini benar-benar berjalan di lapangan. Ternyata di Kota Ambon berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya kepada wartawan.
Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kekuatan penting dalam pelaksanaan program tersebut. Pencegahan stunting, kata Bonivasius, tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah.
“Program ini sebenarnya bukan dari pemerintah saja, tetapi partisipasi semua orang. Semua orang bisa ikut membantu menurunkan bahkan menghilangkan stunting pada anak-anak,” jelasnya.
Bonivasius juga mengapresiasi peran TP-PKK Kota Ambon yang dinilai mampu menggerakkan masyarakat hingga ke tingkat kecamatan, desa, negeri dan kelurahan.
Menurutnya, pola tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan stunting dapat diperkuat melalui gerakan sosial dan kepedulian masyarakat, tanpa sepenuhnya bergantung pada pembiayaan pemerintah.
“Ini salah satu contoh bagaimana sistem penggerak PKK yang notabene tidak mengambil anggaran dari APBD. Kami juga tidak ada anggaran APBN, tetapi kelompok masyarakat, termasuk pegawai, bisa ikut menyumbang,” katanya.
Dalam kunjungan di dua wilayah tersebut, bantuan diberikan kepada sekitar delapan keluarga yang memiliki anak berisiko stunting.
Bonivasius menegaskan, keberhasilan menurunkan angka stunting tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan pengawasan. Menurutnya, pencegahan harus dilakukan secara berkesinambungan sejak anak lahir hingga tumbuh dan berkembang.
“Jangan sampai kita berpikir karena sekarang sudah turun, lalu langkah selanjutnya berhenti. Anak yang baru lahir harus dijaga terus. Anak yang sehat dua tahun, kemudian terserang penyakit pada usia berikutnya, juga harus menjadi perhatian. Program ini memang harus terus-menerus dijaga,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TP-PKK dan masyarakat merupakan faktor penting untuk memastikan program pencegahan stunting berjalan efektif dan tepat sasaran.
Bonivasius berharap pola kolaborasi yang telah berjalan di Kota Ambon dapat terus dipertahankan dan diperkuat sehingga upaya pencegahan stunting tidak sekadar menjadi program pemerintah, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama.
“Kami di pusat bersama perwakilan dan teman-teman di Kota Ambon terus berkolaborasi. Masyarakat juga harus ikut dilibatkan. Terima kasih kepada penggerak PKK di Kota Ambon yang betul-betul menjalankan program ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
