AMBON,Malukubisa.Net-Pembangunan di Kabupaten Buru mendapat dukungan dari para tokoh adat. Namun, dukungan tersebut disertai penegasan agar setiap program pemerintah tetap memperhatikan dan menghormati hak-hak masyarakat adat.
Hal itu disampaikan Raja Petuanan Kayeli, Fandy Azhari Wael, usai bersama sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat Kabupaten Buru bertemu dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (27/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para pemangku adat untuk menyampaikan kondisi masyarakat serta dinamika pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Buru, khususnya di wilayah Petuanan Kayeli, Lilialy, Waelata, dan Tagalisa.
“Cuma membahas tentang kondisi beberapa hal yang terjadi di kondisi masyarakat saja, tidak yang lain-lain. Hanya terkhusus di keterkaitan dengan masyarakat saja. Dan pembangunan juga di daerah Kabupaten Buru, terutama di Petuanan Kayeli, Lilialy, Waelata, dan Tagalisa. Itu saja,” kata Fandy.
Fandy menegaskan, masyarakat adat tidak berada pada posisi menolak pembangunan. Sebaliknya, masyarakat tetap mendukung berbagai program pemerintah, termasuk sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Buru yang saat ini hampir rampung.
“Untuk setiap pembangunan yang ada di Kabupaten Buru, kita tetap mendukung apa pun yang menjadi program pemerintah. Kita mendukung dan kita selalu welcome, tidak menolak. Tetapi, yang diutamakan adalah penghargaan terhadap hak-hak adat atau hak-hak masyarakat yang ada di sana,” ujarnya.
Menurutnya, perhatian terhadap hak masyarakat adat menjadi penting karena pembangunan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga berkaitan langsung dengan ruang kehidupan masyarakat serta pranata adat yang telah diwariskan dan berjalan selama ini.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu aspirasi yang disampaikan kepada Gubernur Maluku adalah perlunya penguatan ruang bagi pemerintahan adat untuk bersinergi dengan pemerintah daerah.
“Permintaan kami tadi itu agar dinamika pranata di Buru itu lebih fokus kepada pranata adat yang kemudian mempunyai porsi antara pemerintah dan masyarakat adat, sehingga sinergitas antara pemerintah adat dan pemerintah daerah itu bisa berjalan bersama-sama,” jelasnya.
Dengan demikian, dukungan masyarakat adat terhadap pembangunan di Kabupaten Buru diharapkan dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak adat serta penguatan hubungan antara pemerintah daerah, pemerintah adat, dan masyarakat.
