Ambon,Malukubisa.net-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Kantor OJK Maluku, Selasa (14/4/2026).
Rapat ini menjadi momentum strategis untuk memperluas inklusi keuangan guna mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika global.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa rapat pleno TPAKD bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum penting untuk menyatukan langkah dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa tantangan global menuntut kesiapan daerah dalam menjaga ketahanan sektor keuangan.
“Rapat pleno ini penting, bukan hanya untuk memenuhi target kinerja, tetapi juga sebagai upaya kita untuk lebih waspada dan siap menghadapi perkembangan global,” ujar Bodewin.
Ia menekankan bahwa akses keuangan yang merata menjadi kunci utama kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan di Kota Ambon dari 5,13 persen menjadi 4,34 persen pada tahun 2025 merupakan capaian positif, namun tetap membutuhkan penguatan melalui kebijakan berbasis data.
“Tidak ada masyarakat sejahtera tanpa akses keuangan yang baik. Melalui TPAKD, kita hadirkan solusi konkret, baik peningkatan literasi maupun inklusi keuangan, agar masyarakat tidak hanya konsumtif, tetapi juga mampu menabung dan berinvestasi,” tegasnya.
Wali Kota juga mendorong sektor perbankan untuk lebih fokus pada pembiayaan produktif, khususnya bagi pelaku UMKM, dibandingkan kredit konsumtif.
“Perbankan harus berani mengarahkan kredit ke sektor produktif. Dengan begitu, UMKM bisa tumbuh dan ekonomi daerah terus bergerak positif,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Pemkot Ambon menetapkan sejumlah prioritas, di antaranya penguatan ekonomi kreatif dan digitalisasi transaksi melalui QRIS, penanggulangan kemiskinan lewat akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan literasi keuangan generasi muda melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), serta perlindungan pekerja rentan melalui Program BETA.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, menyampaikan bahwa target inklusi keuangan di Ambon diarahkan mendukung visi nasional 2045 sebesar 98 persen. OJK juga tengah menyiapkan berbagai strategi, seperti penyusunan kurikulum literasi keuangan tingkat SMP dan perluasan agen Laku Pandai di wilayah yang sulit dijangkau layanan perbankan.
“Kami juga mendorong business matching bagi UMKM serta digitalisasi sektor kuliner unggulan seperti Rujak Natsepa agar terintegrasi dengan QRIS,” jelasnya.
Dari sisi ekonomi makro, Wali Kota menyebutkan inflasi Kota Ambon per Maret 2026 tetap terkendali di angka 3,18 persen (year on year). Meski terdapat dinamika harga pada sektor tertentu seperti transportasi udara dan listrik, ketersediaan bahan pokok dan daya beli masyarakat masih terjaga stabil.
Dengan langkah-langkah tersebut, TPAKD Ambon diharapkan mampu memperkuat ekosistem keuangan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
