JAKARTA,Malukubisa.net-Upaya menjaga keutuhan dan masa depan Indonesia membutuhkan pemikiran kritis, kolaborasi, serta pelaksanaan program pemerintah yang tepat sasaran. Hal tersebut menjadi salah satu sorotan dalam ASSA Podcast Episode 16 bertajuk “Bersama Menjaga Indonesia”, yang menghadirkan Martin Kisna, Wakil Sekretaris Jenderal Laskar Ampera Angkatan ’66, dan Fransiskus Gian, Pembina Pusat Studi Papua FISIPOL Universitas Kristen Indonesia (UKI).
Dalam diskusi tersebut, kedua narasumber membahas sejumlah agenda strategis pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan dan koperasi desa, pemerataan pendidikan, hingga transisi energi menuju pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Pembahasan ini menekankan pentingnya memastikan setiap program pemerintah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
MBG Harus Didukung Ketahanan Pangan
Martin Kisna menilai program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Pemenuhan kebutuhan gizi sejak dini dinilai berperan besar dalam mendukung pertumbuhan anak sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas pada masa mendatang.
Namun, menurutnya, keberhasilan program tersebut perlu ditopang oleh ketahanan pangan nasional yang kuat. Ketersediaan bahan pangan harus dijaga melalui peningkatan produksi dalam negeri serta dukungan nyata terhadap petani.
Dengan demikian, pemenuhan gizi masyarakat tidak hanya bergantung pada pelaksanaan program bantuan, tetapi juga pada kemampuan negara memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Fransiskus Gian menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola pangan, terutama terkait harga beras yang masih tinggi di tengah ketersediaan produksi.
Ia menilai persoalan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh, termasuk dari sisi distribusi, regulasi, dan kemungkinan praktik kartelisasi yang dapat memengaruhi harga di pasar.
Menurutnya, kebijakan pemenuhan gizi masyarakat perlu berjalan beriringan dengan pembenahan rantai pasok pangan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal.
Koperasi Merah Putih Didorong Perkuat Ekonomi Petani
Selain program MBG, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) turut menjadi perhatian dalam diskusi tersebut.
Martin memandang koperasi desa memiliki potensi strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya petani. Koperasi dapat berperan dalam menyediakan kebutuhan produksi, seperti pupuk dan bibit, sekaligus membantu petani memperoleh akses pasar yang lebih baik.
Koperasi juga berpotensi menjadi penghubung antara petani dan pasar, termasuk dalam penyaluran hasil produksi kepada Perum BULOG.
Melalui peran tersebut, koperasi diharapkan mampu membantu memperpendek rantai distribusi, memperkuat posisi tawar petani, dan mendukung ketersediaan pangan nasional.
Senada dengan itu, Fransiskus menekankan bahwa program pangan harus terhubung dengan sistem produksi dan distribusi yang memadai. Dukungan terhadap petani dan nelayan menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan pangan.
Kedua pandangan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan pangan membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari peningkatan produksi hingga distribusi hasil pertanian kepada masyarakat.
Pemerataan Pendidikan Jadi Kunci Indonesia Emas 2045
Dalam sektor pendidikan, Fransiskus Gian menegaskan bahwa pemerataan akses pendidikan merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Ia menyambut positif konsep Sekolah Rakyat dengan sistem asrama atau boarding school, yang berpotensi membuka kesempatan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa persoalan pemerataan pendidikan tidak berhenti pada jenjang dasar dan menengah. Pendidikan tinggi juga perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait biaya kuliah yang masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat.
Menurutnya, pembangunan pendidikan harus mencakup tiga aspek utama, yakni pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran, dan keterjangkauan biaya.
Tanpa pembenahan secara menyeluruh, kesempatan untuk memperoleh pendidikan berkualitas berisiko tetap terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu.
Karena itu, kebijakan pendidikan perlu dirancang agar semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan.
Transisi Energi Perlu Perhitungkan Kemandirian Teknologi
Persoalan transisi energi menuju energi baru dan terbarukan (EBT) juga menjadi salah satu isu yang disoroti Fransiskus.
Ia menilai percepatan transisi energi perlu mempertimbangkan kesiapan teknologi, kemampuan pembiayaan, dan kapasitas industri nasional. Menurutnya, ambisi pengembangan energi bersih harus diimbangi dengan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Ketergantungan terhadap teknologi impor dan pembiayaan dari luar negeri, menurutnya, perlu diperhitungkan secara cermat. Risiko dapat muncul apabila suatu proyek belum menghasilkan manfaat ekonomi yang memadai, sementara kewajiban pembayaran telah jatuh tempo.
Karena itu, Fransiskus mendorong agar transisi energi dilaksanakan secara bertahap dengan memperkuat inovasi, riset, serta kemampuan teknologi dalam negeri.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar pembangunan energi bersih tidak hanya mengejar target lingkungan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan pembiayaan dan kemandirian nasional.
Kolaborasi dan Pelaksanaan Program Jadi Penentu
Diskusi ASSA Podcast Episode 16 memperlihatkan bahwa berbagai program pemerintah memiliki keterkaitan erat dalam mendukung pembangunan nasional.
Program MBG membutuhkan sistem pangan yang kuat, koperasi desa dapat memperkuat ekonomi petani, pemerataan pendidikan menjadi fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia, sedangkan transisi energi membutuhkan kesiapan teknologi dan pembiayaan yang berkelanjutan.
Martin Kisna menekankan pentingnya ketahanan pangan, pemenuhan gizi generasi muda, serta penguatan peran petani dalam mendukung pembangunan. Sementara itu, Fransiskus Gian memberikan perhatian pada pembenahan distribusi pangan, pemerataan pendidikan, dan kehati-hatian dalam pelaksanaan transisi energi.
Keduanya menempatkan penyelesaian persoalan mendasar secara konkret sebagai bagian penting dari upaya menjaga masa depan Indonesia.
Melalui pemikiran kritis dan kolaborasi berbagai pihak, program pembangunan diharapkan tidak sekadar menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Dengan demikian, mewujudkan Indonesia Emas 2045 membutuhkan lebih dari sekadar program pemerintah. Diperlukan tata kelola yang baik, ketepatan sasaran, penguatan kapasitas nasional, serta komitmen bersama untuk memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.
