Buru, Malukubisa.Net-Polemik dualisme Raja Petuanan Kayeli kembali memanas dan kini menyeret sikap Pemerintah Kabupaten Buru yang dinilai tidak konsisten dalam menentukan legitimasi kepemimpinan adat di tanah Kayeli.
Sorotan tajam muncul setelah pemerintah daerah beberapa kali menghadirkan Fandi Ashari Wael dalam agenda resmi sebagai Raja Petuanan Kayeli. Namun secara mengejutkan, dalam undangan Launching Koperasi Gunung Botak yang digelar Selasa (9/6/2026), pemerintah justru mencantumkan Abdullah Wael sebagai Raja Petuanan Kayeli.
Sikap berbeda ini memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat adat Buru. Pemerintah dinilai seolah memainkan dua pengakuan dalam satu waktu terhadap posisi adat yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme internal petuanan.
Tokoh adat sekaligus sesepuh Buru, Adji Hentihu, SP., MM., mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu jauh mencampuri urusan legitimasi adat yang memiliki aturan dan struktur tersendiri.
Menurutnya, adat di Bupolo bukan sekadar simbol seremonial yang bisa ditentukan berdasarkan kepentingan momentum pemerintahan, melainkan sistem warisan leluhur yang memiliki tata cara jelas dalam menentukan seorang raja.
“Jangan sampai pemerintah hari ini mengakui satu pihak, besok mengakui pihak lain. Ini berbahaya karena dapat memperbesar konflik dan memecah masyarakat adat,” tegas Adji.
Ia menilai dinamika yang terjadi saat ini dapat merusak marwah adat apabila pemerintah tidak mengambil posisi netral dan menghormati keputusan lembaga adat yang sah.
Adji kemudian mengingatkan kembali pesan penting dalam Kongres Kebudayaan Maluku II di Namlea tahun 2016 yang dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI saat itu, Gubernur Maluku Said Assagaf, serta Penjabat Bupati Buru Juhana Soedradjat.
Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa mengadu domba budaya lokal sama artinya dengan merusak identitas bangsa.
“Menghancurkan dan mengadu domba kebudayaan lokal artinya menghancurkan identitas nasional,” demikian pesan yang kembali diangkat Adji sebagai pengingat bagi pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa struktur adat Petuanan Kayeli selama ini telah memiliki perangkat lengkap seperti Mata Rumah Parentah, Henolong, Katsodin, hingga Soar Pito Soar Pa sebagai pilar pengambilan keputusan adat.
Menurutnya, unsur-unsur adat tersebut bahkan telah menyampaikan sikap resmi beberapa bulan lalu terkait legitimasi Raja Petuanan Kayeli.
“Mereka datang ke Namlea dengan perangkat dan identitas adat lengkap. Itu menunjukkan bahwa adat masih punya kewibawaan dan mekanisme sendiri,” ujarnya.
Adji juga mengutip pesan adat Bupolo yang sarat makna persatuan:
“Tabea Jou, Katsodin, Henolong, Bubator, Ngama Ina Kai-Way Sira Ya Hamlao Mahi Ma Kere Sama-Sama Ma Defo Sama-Sama Matine Bupolo Missan.”
Pesan itu, katanya, mengandung semangat menjaga persaudaraan, berjalan bersama, dan melindungi tanah Bupolo dari perpecahan.
Di tengah polemik yang terus berkembang, masyarakat adat berharap pemerintah tidak memperkeruh keadaan dengan sikap yang dinilai berubah-ubah. Pemerintah diminta hadir sebagai penengah, bukan justru menjadi sumber tafsir baru dalam konflik legitimasi adat.
Sebab bagi masyarakat Buru, raja bukan sekadar jabatan atau simbol kehormatan. Raja adalah representasi sejarah, identitas, dan kedaulatan adat yang diwariskan turun-temurun.
Ketika pemerintah dianggap mulai masuk terlalu dalam ke ruang adat, maka yang dipertaruhkan bukan hanya legitimasi seorang raja, tetapi juga persatuan masyarakat adat Bupolo itu sendiri.(D.S)
