Ambon,Malukubisa.net-Kerua DPRD Kota Ambon Mourits Tamaela menegaskan penolakan terhadap rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang disebut-sebut akan mengambil alih pengelolaan parkir di wilayah jalan Ay Patty Kota Ambon.
Kebijakan tersebut dinilai tidak memiliki dasar yang jelas serta berpotensi menimbulkan polemik kewenangan antar Pemerintah daerah.
Dirinya mempertanyakan alasan di balik wacana tersebut, mengingat selama ini pengelolaan parkir merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
“Selama ini pengelolaan parkir di Kota Ambon berjalan di bawah tanggung jawab pemerintah Kota. Jika tiba-tiba diambil alih, apa dasarnya? Apakah hanya karena status wilayah provinsi?” ungkap Tamaela.
Menurutnya, berbagai aspek seperti penerangan jalan, kebersihan, hingga pengaturan kemacetan memang menjadi perhatian bersama, namun bukan berarti seluruh kewenangan harus ditarik ke tingkat provinsi.
Ia menilai, sinergi antar Pemerintah justru lebih dibutuhkan ketimbang pengambilalihan kewenangan.
Menurutnya pengalaman sebelumnya terkait pengelolaan pasar dan terminal. Saat masih dikelola pemerintah Kota Ambon, kondisi dinilai lebih tertib. Namun setelah diambil alih oleh pemerintah Provinsi, justru muncul berbagai persoalan yang berdampak pada pedagang dan masyarakat.
“Pengelolaan pasar seharusnya dikembalikan ke Kabupaten/Kota, karena kami yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Ketika diambil alih, yang terdampak adalah pedagang dan warga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tamaela menilai bahwa peran pemerintah Provinsi seharusnya berfokus pada koordinasi dan dukungan pembangunan di 11 Kabupaten/Kota di Maluku, bukan mengambil alih sektor-sektor yang sudah berjalan di tingkat daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa hingga saat ini rencana tersebut masih sebatas inventarisasi aset oleh Pemprov Maluku. Namun jika kebijakan pengambilalihan benar-benar diterapkan, DPRD Kota Ambon memastikan akan mengambil sikap tegas.
“Kalau ini sampai pada tahap keputusan untuk mengambil alih, tentu kami akan bereaksi lebih jauh. Karena ini menyangkut kewenangan dan pelayanan langsung kepada masyarakat,” pungkasnya.
