Kairatu,Malukubisa.net-Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui PT Pos Indonesia di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, menuai sorotan warga.
Persoalan ini mencuat setelah keluarga penerima bantuan atas nama Jakomina Rumahlatu mendatangi Kantor Pos Kairatu pada 16 Desember 2025 untuk menanyakan bantuan yang belum diterima. Namun pihak Kantor Pos menyampaikan bahwa dana BLTS Kesra tersebut telah dicairkan.
Keterangan tersebut menimbulkan tanda tanya, mengingat undangan resmi pencairan bantuan masih berada di tangan penerima manfaat. Keluarga penerima mengaku mendapat penjelasan dari salah satu pegawai Kantor Pos bahwa dana tersebut telah diambil oleh pihak lain.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian prosedur dalam proses penyaluran bantuan, karena pencairan disebut dilakukan tanpa kehadiran penerima manfaat dan tanpa penyerahan undangan resmi sebagaimana mekanisme yang berlaku.
Anak penerima bantuan, Chev, mengaku mengalami perlakuan tidak menyenangkan saat mempertanyakan persoalan tersebut kepada pihak Kantor Pos. Ia menyebut salah seorang pegawai yang diduga memiliki jabatan struktural bersikap emosional saat dimintai penjelasan.
“Saya hanya mempertanyakan hak orang tua saya, namun justru mendapat respons yang tidak nyaman,” ujar Chev kepada media di Kairatu, Minggu 28/12/2025.
Ia berharap persoalan ini dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang agar kejelasan penyaluran bantuan dapat diperoleh dan tidak merugikan masyarakat.
Menurut penelusuran di lapangan, tidak sedikit warga lain yang datang ke Kantor Pos Kairatu dengan membawa undangan resmi dan identitas diri, namun diberitahu bahwa dana BLTS Kesra mereka telah dikembalikan ke negara.
Selain itu, ditemukan pula data penerima bantuan yang dinilai perlu diverifikasi ulang, termasuk adanya nama warga yang telah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai penerima BLTS Kesra.
Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di Kantor Pos Kecamatan Baguala, Kota Ambon, di mana sejumlah warga mengaku tidak dapat mencairkan bantuan dengan alasan dana telah dikembalikan ke negara.
Beberapa media telah berupaya mengonfirmasi pihak manajemen PT Pos Indonesia di Ambon. Pihak Kantor Pos menyampaikan akan mengagendakan pertemuan untuk klarifikasi lebih lanjut. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang disampaikan terkait persoalan tersebut.
