Ambon,Malukubisa.netAmbon Jadi Daerah Terdepan dalam Pembentukan Posbakum — Kota Ambon kembali mencatat prestasi gemilang dalam bidang pelayanan hukum. Pemerintah Kota Ambon dinyatakan sebagai salah satu dari lima daerah di Provinsi Maluku yang berhasil menuntaskan 100 persen pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh desa, negeri, dan kelurahan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Dr. Saiful Sahri, Amd.IP., S.Sos., M.H., menyampaikan apresiasinya terhadap capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan Ambon menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat di akar rumput.
> “Dari 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku, baru lima daerah yang telah mencapai 100 persen pembentukan Posbakum. Salah satunya adalah Kota Ambon. Ini prestasi luar biasa yang patut diapresiasi karena memperlihatkan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, desa, dan Kemenkumham,”ujar Dr. Saiful Sahri dalam sambutannya di Balai Kota Ambon, Senin (14/10/2025).
Ia menambahkan, keberadaan Posbakum merupakan bagian dari program nasional Presiden Prabowo Subianto untuk pemerataan layanan hukum di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara itu, Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan dari Kemenkumham Maluku.
> “Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang kami dukung sepenuhnya bersama pemerintah provinsi. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat desa dan kelurahan dalam mendapatkan akses hukum yang adil dan transparan,”jelas Wattimena.
Ia juga menegaskan, Pemerintah Kota Ambon akan terus memperkuat layanan hukum melalui Posbakum, program Jaga Desa, dan pendampingan hukum terpadu.
> “Kami berharap seluruh perangkat desa, negeri, dan kelurahan dapat memanfaatkan Posbakum ini sebaik mungkin. Pemerintah sudah hadir, negara sudah hadir, maka manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat,”tegas Wali Kota.
Kegiatan di Balai Kota Ambon turut dirangkaikan dengan penyerahan 10 unit motor desa untuk mendukung mobilitas aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
